Seruan ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) di IKN. Acara tersebut diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat, termasuk Warga Korban Proyek IKN, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang, Pokja 30, dan Fraksi Rakyat Indonesia.
Lembaga Bantuan Hukum serta beberapa organisasi lainnya juga turut serta dalam aksi yang mengusung tema kemerdekaan dan nasionalisme ini.
Iqbal menegaskan bahwa pembangunan IKN seharusnya tidak mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Koalisi Tanah untuk Rakyat menyerukan agar pemerintahan pasca-Jokowi lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Menurut Iqbal, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, investasi yang dilakukan sering kali tidak terarah dan merugikan masyarakat sekitar proyek IKN, termasuk di Balikpapan. Ia menekankan bahwa pembangunan ini seharusnya membawa kesejahteraan bagi warga setempat, namun yang terjadi justru sebaliknya, dengan masyarakat terdampak oleh penggusuran tanpa mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Iqbal menyebut hal ini sebagai manifestasi dari kolonialisme baru.
