Indonesia di Ambang Krisis Energi, Kinerja Kegiatan Sektor Hulu Menjadi Kunci

0
Diskusi bertajuk Kelancaran Operasi Hulu Migas dan Dampaknya Bagi Ketahanan Energi Nasional di Jakarta, Selasa, Maret 2018 - dok.Istimewa

Jakarta – Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis energi yang serius karena timpangnya produksi minyak bumi yang hanya 800 .000 bare per hari dengan kebutuhan yang mencapai 1,6 juta barel per hari.

Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan solusi konkret oleh sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui peningkatan kinerja dalam hal eksplorasi dan produksi.

Menurut Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Bambang Dwi Djanuarto, dalam kondisi seperti itu dan ditambah kondisi persaingan di tingkat global yang semakin ketat, maka tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kinerja sektor hulu migas.

“Selain dalam hal eksplorasi dan produksi, peningkatan kinerja juga dalam hal kepemimpinan, transparansi, serta manajemen yang efisien dan efektif. Bahkan harus ditunjang oleh infrastruktur dan kekuatan finansial yang memadai,” tuturnya dalam diskusi bertajuk ‘Kelancaran Operasi Hulu Migas dan Dampaknya Bagi Ketahanan Energi Nasional’ di Jakarta, Selasa (6/3).

SKK Migas, lanjut Bambang, sebagai kepanjangan tangan pemerintah terus berupaya meningkatkan lifting migas. Upaya itu diwujudkan dengan pemangkasan perizinan yang mempersulit investor, hingga menumbuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta.

Sejumlah kementerian, juga telah melakukan hal itu. Sebagai contoh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menvabut 32 regulasi guna menyederhanakan perizinan dan mendukung pengembangan investasi. “Aturan yang dicabut ini tersebar di berbagai subsector. Mulai dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, hingga ketenagalistrikan,” ujarnya.

Bahkan, regulasi subsektor energi terbarukan dan konservasi energi juga tak luput dari evaluasi dan penyederhanaan. Begitu pun dengan regulasi tentang SKK Migas.

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Forum Jurnalis Jakarta, Ahmad Yuslizar. Menurutnya, ketidakpastian dan berlarut-larutnya perizinan dan peraturan di sektor migas akan memunculkan ketidakpastian ketahanan energi nasional.

“Sebab, bisnis migas merupakan bisnis dengan risiko yang tinggi. Sehingga pastian dan kecepatan perizinan menjadi kunci,” ucapnya.

Selama ini, kendala yang kerap dihadapi bisnis migas adalah faktor sumberdaya manusia dan proses perizinan di daerah penghasil yang terlalu panjang dan rumit. “Birokrasi yang tidak berubah, peraturan di daerah yang tidak mendukung, serta lambannya proses perizinana, adalah kendala utama. Belum ulah oknum keamanan dan pejabat lokal dengan segala permintaannya,” terang Yuslizar.

Sementara, sejatinya, Presiden Joko Widodo telah membuat terobosan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan beleid anyar ini, lanjut Yuslizar, sekarang eksplorasi cadangan migas dibebaskan dari kewajiban pajak.

“Tentu ini membuat usaha ekspolrasi migas menjad kegiatan yang atraktif bagi calon investor,” terang dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Energi dan Migas Pospera Erwin Usman mengatakan pemerintah harus bisa menemukan sumur migas baru.Terlebih pemerintah telah melakukan serangkaian pembenahan regulasi dan birokasi untuk menunjang kondusifitas iklim investasi.

“Pak Jokowi sudah berhasil memangkas perizinan. Sekarang kita harapkan lifting migas bisa meningkat,” tandasnya. (Abs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here