Soal Penanganan Kandidat di Pilkada, ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto

0
ICW - dok.Istimewa

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabaikan permintaan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang meminta agar penetapan tersangka calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 ditunda.

Organisasi penggiat anti korupsi ini juga minta agar KPK terus memproses calon yang diduga korupsi tanpa terbawa arus politik.

“Permintaan tersebut harus diabaikan oleh KPK. Tapi KPK harus lebih berhati-hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” papar Koordinator ICW, Ade Irawan, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/3).

Setidaknya, lanjut Ade, ada tiga alasan mengapa KPK harus mengabaikan permintaan Wiranto itu. Pertama, KPK merupakan lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU KPK.

Kedua, lanjutnya, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, pemerintah tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

“Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” terang Ade.

Sementara, proses hukum oleh KPK merupakan bagian dari upaya melahirkan calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme seperti itu tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.

Sedangkan di kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan akan lebih baik jika pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan peserta Pilkada yang tersangkut kasus pidana, ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.

“Ini lebih elegan daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup ada peristiwa pidananya,” ujarnya.

Sebelumnya, Senin (12/3), Wiranto meminta KPK agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses Pilkada berakhir.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon dalam Pilkada, kita mohon ditunda dulu penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan sebagai saksi. Karena akan berpengaruh pada pemilu,” ujarnya.

Wiranto mengaku khawatir kasus korupsi yang menjerat calon kepala daerah akan berpengaruh pada perolehan suara mereka. “Karena kalau sudah ditetapkan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, partai dan mendukungnya,” imbuhnya. (Mtf/Kur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here