Perlu Dicatat, Hak Imunitas DPR Tak Berlaku Jika Tersangkut Kasus Pidana Ini

0
Gedung DPR RI - dok.dpr.go.id

Jakarta – Selama ini banyak yang berdalih bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas terhadap hukum karena dijamin pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Namun, anggapan itu keliru karena pada ayat 2 pasal tersebut menegaskan pengecualian bahwaimnitas tak berlaku jika yang besangkutan tersangkut kasus tindak pidana khusus.

Penegasan ini disampaikan Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2). “Pengecualiannya apa? Yakitu izin pemanggilan anggota DPR tidak berlaku bagi tindak pidana khusus. Bahkan, bukan cuma tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana umum tidak perlu izin presiden,” paparnya.

Tindakan pidana selain tindak pidana khusus itu adalah melakukan pelanggaran dengan ancaman pidana mati ataupun seumur hidup. Selain itu anggota yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Begitu pula dengan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia, korupsi, dan tindak kejahatan kemanusiaan lainnya.

“Itu juga engggak perlu izin dari Presiden. Sekali lagi itu semua sebenarnya tidak ada yang baru. Karena sudah ada di dalam penegasan Undang-Undang MD3. Yang baru di UU MD3 adalah soal penambahan jumlah pimpinan saja,” imbuh Supratman. (Mel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here