Maaf, Tahun Ini Tidak Ada Kenaikan Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil

0
Ilustrasi pegawai negeri sipil tengah mengikuti upacara - dok.setkab.go.id

Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, pada tahun ini tidak ada pos kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil di nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Artinya, belum ada rencana pemerintah untuk menaikan gaji para PNS pada tahun ini.

Menurut Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN, Aswin Eka Adhi, para PNS tetap akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar gaji pokok. “Hal itu seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018,” tuturnya dalam ketrangan pers, Selasa (13/2).

Aswin mengatakan dalam penyusunan skema gaji PNS 2018, BKN bergerak berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Gaji para PNS naik terakhir kali pada tahun 2015 lalu dengan besaran 6%.

Sedangkan kenaikan secara siginfikan terjadi pada tahun 2001 yakni sebesar 270%. Pada saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS mulai efektif berlaku.

Adapun untuk sistem penggajian PNS , lanjut Aswin, pemerintah masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji PNS, dan sistem penggajian tersebut berlaku sama bagi PNS Pemerintah Pusat dan Daerah. Aturan itu menetapkan kategori kenaikan gaji PNS.

“Kategorinya adalah, kenaikan gaji berkala yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Kedua, kenaikan gaji istimewa bagi PNS yang berkinerja dengan kategori Amat Baik. Ketiga, karena naik pangkat. Keempat karena kebijakan pemerintah karena mengikuti besaran inflasi dan biasanya kebijakan ini dituangkan dalam nota keuangan,” terangnya.

Untuk sistem penggajian Guru PNS tidak berbeda dengan PNS lainnya. Namun, untuk PNS Guru memang memperoleh tunjangan profesi Guru yang diberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atau profesionalisme.

“Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,” imbuh Aswin. (Dte)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here