Batasan Transaksi Kartu Kredit yang Harus Dilaporkan Belum Ditetapkan

0

Jakarta – Batasan minimal nilai transaksi kartu kredit yang datanya diminta untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh perbankan sebesar Rp 1 miliar hingga kini belum final. Terlebih Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 yang menjadi dasarnya disebutkan semua transaksi harus dilaporkan.

“Belum diputuskan, belum tertulis. Informasinya baru dibicarakan, hanya untuk transaksi di atas Rp 1 miliar,” tutur General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (13/2).

Steve sebelum telah berdikskusi dengan jajaran Ditjen Pajak. Dalam pertemuan itu, AKKI bersama Ditjen Pajak membahas mekanisme pelaporan dan batasannya. Adapun soal wacana nilai minimum transaksi Rp1 miliar yang harus dilaporkan ke Ditjen Pajak adalah wancana yang berasal dari Kemenkeu.

Pernyataan senada diungkapkan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah. “Belum. Belum ada keputusan final. Untuk batasan (minimal transaksi) itu masih dibahas lebih lanjut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/2).

Terlebih, dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tidak menyebut secara eksplisit batasan tersebut. Yang diatur dalam aturan itu lebih berupa item-item yang diminta dilaporkan, antara lain identitas nasabah serta rincian transaksi.

PMK 228/PMK.03/2017 yang merupakan pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya isinya meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.

Beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 29 Desember 2017 lalu itu, telah dundangkan di tanggal itu juga. Aturan ini juga menyebut laporan data pemilik kartu kredit ke Ditjen Pajak dilakukan saban tahun sesuai periode penyampaian data keuangan untuk saldo rekening yakni per 31 Desember. (Elo/Bon/Kol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here