Pengacara: Setnov Tak Bisa Hadiri Panggilan KPK, Tunggu Judicial Review MK

0
Setya Novanto - dok.dpr.go.id

Jakarta – Kuasa hukum Ketua DPR RI, Setya Novanto, mengaskan kliennya tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Pasalnya, pihak pengacara masih menunggu judicial review yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sudah mengirim surat ke KPK yang memberitahukan ketidakhadiran klien kami. Surat dibikin oleh kantor saya. Kami sudah mengajukan judicial review, sehingga menunggu hasil hasil keputusan tersebut,” tutur kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi seperti dikutip dari AntaraNews.com, Rabu (15/11).

Langkah seperti ini, lanjutnya, juga sama seperti yang diakukan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo saat dipanggil Pansus Hak Angket terhadap KPK beberapa waktu lalu. “Sama juga kan, Agus juga menyatakan melalui awak media KPK tidak akan hadir panggilan pansus, menunggu MK. Sama kan? Kami dalam posisi yang sama,” paparnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengimbau Ketua Umum DPP Partai Golkar itu untuk menghadiri panggilan penyidik KPK untuk diperiksa. Pasalnya, pria yang akrab disapan Setnov itu sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan.

“Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum, yaitu kalau dipanggil oleh penegak hukum, sebaiknya datang,” tuturnya di Jakarta, Rabu (15/11).

Hari ini, Rabu (15/11) KPK kembali menjadwalkan Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP. Pemeriksaan ini merupakan yang pertamakalinya dilakukan KPK, setelah dia ditetapkan kembali sebagai tersangka pada Rabu (8/11) lalu.

Namun, Setnov melalui pengacaranya mengirim surat tak bisa menghadiri panggilan itu. Alasannya, hak imunitas atau dibutuhkanya persetujuan tertulis dari Presiden.”Baru saja kami mendapat informasi, pagi ini diterima surat dari pengacara SN. Yang bersangkutan tidak dapat hadir ,”ucap Febri.

Menurutnya, hak imunitas tidak bisa berlaku bagi kasus tindak pidana korupsi. “Berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seorang anggota DPR tidak bisa diperiksa,” kata dia.

Sementara soal kemungkinan yang bersangkutan dipanggil paksa, Febri menyebut sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka, Bahkan, kata dia, KPK juga telah memanggil istri Setnov, Deisti Astiani Tagor, pada Jumat (10/11) lalu.

Hanya saja, Deisti tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan sakit. “Yang bersangkutan mengirimkan surat dari Aditya Medical Centre yang intinya menyatakan yang bersangkutan perlu istirahat karena sakit selama 1 minggu terhitung sejak 10 November 2017,” ujar Febri. (Mtf/Dte)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here