Catat, E-Commerce Kena Pajak Hanya yang Berpenghasilan Rp 4,8 Miliar Lebih

0
Ilustrasi e-commerce - dok.Business News Daily

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kini tengah merampungkan aturan skema pemungutan pajak bagi sektor usaha pasar online atau e-commerce. Salah satu ketentuan di aturan ini menetapkan, e-commerce yang dikenai pajak hanyalah yang berpenghasilan Rp 4,8 miiar per tahun.

“Aturan ini ditargetkan selesai pada akhir bulan September ini. Dan pajak yang dikenakan ke sektor itu (e-commerce) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh),” tutur Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama di Jakarta, kemarin.

Hestu menegaskan, aturan ini nantinya menganut prinsip kesetaraan yang diberlakukan bagi toko konvesional sama dengan toko online. Artinya, pengawasan toko konvensional yang wujudnya tokonya kelihatan dan toko online yang lapaknya virtual alias tidak terlihat tetap sama.

“Selain dua jenis ajak itu (PPN dan PPh), tidak ada lagi jenis pajak yang akan dikenakan kepada e-commerce,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip seperti itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa peraturan kebijakan perpajakan harus jelas, serta memberikan ruang semacam insentif terutama bagi perusahaan rintisan atau start up.

“Dan satu hal lagi, aturan ini berlaku sama baik bagi perusahaan e-commerce dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya, agar mereka bisa bertumbuh terus,” imbuh Hestu. (Asw/Ktb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here