Jika Freeport Tak Mau Diajak Bermusyawarah, Jokowi akan Bersikap

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya saat ini mempersilahkan menteri-menteri yang terkait untuk melakukan musyawarah dengan PT Freeport Indonesia terkiat soal perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta perpajakannya. Jika ternyata perusahaan tambang itu tak bisa diajak bermusyawarah maka Jokowi akan bersikap.

“Kalau memang sulit diajak bermusyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap. Sekarang biarkan menteri-menteri dulu (yang berunding),” tegasnya di sela acara peluncuran bantuan pangan non tunai di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

m
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, pemerintah berkeinginan untuk  mencari solusi yang bersifat saling menguntungkan. “Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis,”  tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah telah meminta Freeport untuk mengubah status operasimereka dari KK menjadi IUPK . Berkaitan dengan hal itu, pajak yang harus dibayar Freeport menggunakan sistem prevailing yakni besarannya berubah sesuai dengan kondisi yang ada.

Namun sebaliknya, Freeport tidak setuju dengan perubahan status tersebut. Begitu pun soal pembayaran pajak, dia meminta agar pajak yang dibayarkan tetap seperti semula yakni dengan ketentuan nail down alias besarannya tak berubah.

Akibat tak bersedia mengubah statusnya Freeport – sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan usaha mineral dan batubara – tidak bisa mengekspor konsentrat seperti sebelumnya.Sebab, hanya pertambagan berstatus IUPK saja yang boleh mengekspor.

Akibatnya, Freeport mengaku kesulitan dan mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran karyawan.

Dengan status IUPK tersebut memposisikan pemerintah lebih tinggi dari perusahaan yang diberi izin termasuk Freeport. Hal ituberbeda dengan KK yang menyetarakan antara kedua pihak.

Pemerintah adalah pihak yang memberi izin IUPK. Pemerintah juga menetapkan kewajiban bagi pemegang izin untuk melepas atau mendivestasikan saham perusahaan tersebut sebesar51 persen kepada pemerintah.

Sebelumnya, dalam konferensi pers Senin (20/2) lalu, CEO CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson menyebut pemerintah Indonesia bertindak secara sepihak dengan menerbitkan aturan baru itu. Dia menyebut dalam hukum KK tidak bisa ditentukan secara sepihak.

“Hukum KK Freeport tidak dapat ditentukan sepihak bahkan dengan aturan yang baru. Pemerintah dan Freeport tidak mencapai kesepakatan di mana kontrak karya tidak dapat untuk operasi,”  paparnya.

Kini, kata dia, pihaknya terus menguyapakan perundingan hingga dalam waktu 120 hari ke depan sejak konferensi pers berlangsung. Jika tak ditemukan kata sepakat, maka pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke lembaga arbitrase internasional. (Psy/Ula/Rif/Ktb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here